SWOT

MAKALAH 

PERBAIKAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN WILAYAH SUKARAME BANDAR LAMPUNG  BERBASIS PENATAAN RUANG 1 DENGAN PENDEKATAN SWOT

( Strenght, Weakness, Opurtunity, Threat,)

Oleh

ERINE NURMAULIDYA

0716011006

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPNG

2009

KATA PENGANTAR

                Puji syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya saya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan makalah ini. Tidak lupa saya ucapkan kepada dosen pembimbing dan teman-teman yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan makalah ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Dan semoga sengan selesainya makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan teman-teman.

Keritik dan saran demi perbaikan makalah ini sangat di harapkan dan akan di terima dengankelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Pengetahuan.

Bandar Lampung, 22 Desember 2009

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A.                                        Latar Belakang Masalah

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang tepat. Ketepatan ini diukur dari pengembangan terhadap kompatibilitas dan optimalisasi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya fisik (buatan). Kebijakan pembangunan yang tidak bertumpu pada ketiga potensi sumber daya tersebut akan sulit mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Ini sudah kita alami dengan terjadinya banjir di jalur-jalur utama ekonomi yang disebabkan oleh pembangunan yang kurang memperhatikan kapasitas sumber daya alam sehingga fungsi sistem sungai dan drainase tidak memadai.

 Ini juga telah kita alami dengan terjadinya bottleneck diberbagai jaringan transportasi yang disebabkan oleh pembangunan yang tidak memperhatikan tata guna lahan sehingga kapasitas sumber daya fisik (buatan) tidak lagi mampu menampung perjalanan barang dan manusia yang dihasilkan oleh tata guna lahan. Tidak efektifnya pembangunan juga dapat dialami apabila aspek sumber daya manusia sebagai bagian aspek sosial tidak diperhatikan, dimana nilai-nilai tradisi, kemampuan teknologi dan potensi sumber daya manusia harus selaras dengan pembangunan. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada ketiga sumber daya tersebut, digunakan penataan ruang sebagai payung kebijakan pembangunan dan pengendalian dalam implementasinya. Sistem perencanaan pembangunan Nasional dan perencanaan tata ruang sama-sama menekankan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan (prioritas) secara berhirarki dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Namun, perencanaan tata ruang memiliki fokus kepada aspek fisik spasial yang mencakup perencanaan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang. Proses perencanaan tata ruang dapat dijelaskan dengan pendekatan sistem yang melibatkan input, proses dan output.

Input yang digunakan adalah keadaan fisik seperti kondisi alam dan geografis, sosial budaya seperti demografi sebaran penduduk, ekonomi seperti lokasi pusat kegiatan perdagangan yang ada maupun yang potensial dan aspek strategis nasional lainnya. Keseluruhan input ini diproses dengan menganalisis input tersebut secara integral baik kondisi saat ini maupun kedepan untuk masing-masing hirarki tata ruang Nasional, Propinsi maupun Kabupaten/Kota untuk menghasilkan output berupa Rencana Tata Ruang. Rencana Tata Ruang pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar terwujud alokasi ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan menciptakan keseimbangan tingkat perkembangan kota. Maka dengan berbasis penataan ruang, kebijakan pembangunan akan mewujudkan tercapainya pembangunan berkelanjutan yang memadukan pilar ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

Sistem perencanaan ruang wilayah secara substansial diselenggarakan secara berhirarkis yakni dalam bentuk RTRW Kabupaten/Kota yang selanjutnya masing-masing dijabarkan operasionalisasinya dalam rencana yang sifatnya lebih rinci. RTRW Kabupaten dan Kota merupakan perencanaan mikro operasional jangka menengah (5-10 tahun) dengan skala ketelitian 1 : 20.000 hingga 100.000, yang kemudian diikuti dengan rencana-rencana rinci yang bersifat mikro-operasional jangka pendek dengan skala ketelitian dibawah 1 : 5.000

B.  Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1.    Apa sajakah yang menjadi program Pengembangan Jaringan Jalan kota Bandar Lampung.

2.     Bagaimanakah proses Pengembangan Jaringan Jalan kota Bandar Lampung?

3.    Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi keberhasilan pelaksaan Pengembangan Jaringan Jalan kota Bandar Lampung?

C.  Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian  ini adalah : sebagai Rencana wilayah kota mengenai pembangunan dan perbaikan Jalan kota Bandar lampung mencakup wilayah Jl.Latjan Rya cudu dan pengembangan nya  kea rah  lampung selatan  dan  metro.

 D.  Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas maka penelitian ini diharapkan dapat:

1.      Secara  hasil penelitian ini dapat memberikan informasi Pengembangan Jaringan Jalan kota Bandar Lampung.

2.      Secara praktis hasil peneelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi tambahan bagi para pengambil kebijakan dalam Pengembangan Jaringan Jalan kota Bandar Lampung.

BAB II

PEMBAHASAN

Kerangka Pengembangan Strategis

Dalam konteks penataan ruang sebagai payung kebijakan sektoral, pengembangan kegiatan sektoral seperti kebijakan sektor jalan selain dimaksudkan untuk mencapai tujuan sektoral juga harus menunjang pencapaian tujuan pengembangan kota yang dicapai melalui integrasi dan keterpaduan antar-sektor dan lintas-wilayah sebagaimana tertuang dalam penataan ruang kota.

Untuk tingkat kota, Rencana Tata Ruang  kota yaitu sebagai penjabaran dari

Rencana Tata Ruang Wilayah dirumuskan kedalam kebijakan-kebijakan

Pengembangan Kawasan Tertentu Pengembangan Sistem Perkotaan,Rencana ini

selanjutnya di susun menjadi Indikasi Program Strategis , sebagai acuan penyusunan Rencana Induk sector wilayah Sukarame Jalur dua Jalan Latjan Ryacudu Bandar lampunng.

SISTEM PEMANFAATAN TATA RUANG KOTA DAN PENGENDALIANNYA

Pembangunan jalan yang berbasis penataan ruang dalam operasionalisasinya merupakan

pembangunan sektor jalan yang mengacu kepada indikasi program strategis penataan ruang. Tidak dapat dipungkiri bahwa jalan sebagai jaringan transportasi yang paling dominan digunakan oleh penduduk untuk beraktivitas memegang peranan penting dalam pembangunan wilayah. Oleh karena itu, pembangunan jalan harus kompatibel dengan potensi sumberdaya dimana penentuan jaringan jalan dan prioritas pengembangan akan menjadi penentu efektivitas pembangunan prasarana jalan dari segi dampak terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Untuk itu, pembangunan jalan berbasis penataan ruang memerlukan rencana tata ruang yang mempertimbangkan kondisi wilayah dari segi potensi ketiga sumberdaya dan keadaan lingkungan strategis. Selanjutnya, dalam konteks pembangunan jalan berbasis penataan ruang kota Bandar lampung khususnya di Sukarame, akan dibahas kondisi wilayah dan keadaan lingkungan strategis yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan rencana tata ruang dan jaringan jalan di wilayah Jalan Latjan Rya cudu. Adapun diantara kondisi Jalan Latjen Rya cudu Sukarame  dan lingkungan strategisnya yang menjadi pertimbangan dalam penataan ruang dan perbaikan  jalan adalah :

1. pengembangan lahan pertanian dan perkebunan serta kebutuhan infrastruktur pendukungnya berupa jaringan transportasi dan kelancaran transportasi.
2. Penghubung Jalan Alternatif Lintas timur, antara Bandar lampung, Metro,lampung timur.
3. Transportasi jalan raya yang pada saat ini sangat intensif digunakan, tidak dapat efektif lagi mengingat kapasitasnya terutama struktur jalan tidak bisa lagi mendukung jumlah barang dan orang yang diangkut terutama beban muatan antara lain, tercermin dari kerusakan berat jalan.

kota mendorong pembangunan

Kota-kota di lintas tengah Sumatera berkembang dengan kurang didukung oleh potensi

hinterlan. Sebelum adanya lintas Timur Sumatera, kota-kota ini berkembang dengan pesat terutama sebagai jalur distribusi dan koleksi barang-barang perdagangan antar wilayah terutama dari Kota Bandar lampung. Kesepakatan Gubernur Lampung Kesadaran telah muncul di antara kecamatan di wilayah Bandar lampung.

Didasarkan atas kebutuhan untuk integrasi, sinkronisasi, dan keterkaitan antar kota dan kabupaten Daerah Gubernur Lampung telah sepakat untuk membentuk forum Rapat Koordinas telah ditandatangani kesepakatan antar Gubernur dan kecamatan yang diantaranya berisi usulan mengenai perbaikan sistem transportasi

Sumatera yang menyangkut antara lain pengembangan sistem jaringan transportasi antar wilayah dan Sistem Informasi.

Rencana Tata Ruang Kota Bandar Lampung

Rencana Ruang Wilayah kota pada dasarnya disusun dalam rangka mewujudkan keterpaduan program pembangunan prasarana dan sarana, serta pengembangan sektor-sektor lainnya sebagai bagian dari Sistem Nasional. Dengan adanya rencana tata ruang wilayah Pulau diharapkan tercipta tinjauan yang lebih luas dari masing-masing propinsi dalam mengembangkan wilayahnya sehingga problem pembangunan yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah dapat dihindari sehingga pada akhirnya pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan perbaikan  jalan dapat terus ditingkatkan. Fungsi RTR kota Bandar Lampung adalah memberikan dasar pencapaian keterpaduan, keserasian dan keterkaitan spasial antar kota dan antar sektor di dalam suatu kesatuan  dalam rangka optimasi pemanfaatan ruang serta memberikan acuan penyelesaian konflik pemanfaatan ruang lintas sektor dan lintas kota.

Muatan rencana tata ruang pulau sekurang-kurangnya mencakup 4 aspek yaitu visi dan misi pengembangan pembangunan kota, pola pemanfaatan ruang dan struktur tata ruang kota, strategi implementasi atau pedoman pengendalian, serta program strategis jangka menengah. Pola pemanfaatan ruang mencakup struktur tata ruang meliputi sistem kota-kota, sistem jaringan transportasi (darat, laut dan udara), sistem jaringan prasarana lainnya (telekomunikasi, listrik dan energi) serta prasarana sumberdaya air lintas kota.

Secara lebih detail, ke 4 (empat) komponen diatas dielaborasikan ke dalam strategi pengelolaan dan pengembangan wilayah Kota sebagai berikut :

1. (termasuk kawasan strategis seperti Kawasan Andalan
2. Sistem pusat-pusat pelayanan (permukiman perkotaan dan perdesaan).
3. Sistem prasarana wilayah

Rencana Pengembangan Kawasan Andalan

Upaya untuk meningkatkan perkembangan kawasan berdasarkan potensi dan perannya

dalam suatu wilayah, maka dalam Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera dikembangkan kawasan- kawasan andalan yang di dalamnya berisikan rencana pengembangan kawasan-kawasan budidaya berdasarkan komoditas unggulan dan kawasan lindung yang direncanakan sebagai berikut:

1. Pengembangan kawasan andalan yang mendukung langsung koridor pengembangan ekonomi
2. meliputi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu  Kawasan Andalan Bandar Lampung.
3. Pengembangan sistem pusat permukiman untuk mendukung keseimbangan pembangunan  kota.
4. pengembangan sistem kota maupun pengembangan infrastruktur yang merupakan langkah operasional mengimplementasikan arahan pola pemanfaatan ruang dan struktur ruang wilayah. Untuk mendukung pengembangan kawasan andalan dan kota-kota diperlukan ketersediaan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk di kawasan dan kota. Rumusan ke dalam strategi spasial pengembangan sistem jaringan transportasi dengan esensi.
5. Pengembangan transportasi untuk mendukung pengembangan sentra produksi perkebunan, serta sentra produksi sumberdaya alam lainnya

IV. PENUTUP

Strategi pengembangan wilayah kota ini tidak akan dapat efektif dan efisien bila tidak diselenggarakan secara terpadu oleh seluruh sektor dan seluruh daerah sebagai bagian komitmen pengembangan wilayah kota. Kerangka keterpaduan pengembangan wilayah tersebut dapat diselenggarakan dengan memanfaatkan instrumen penataan ruang, baik pada tingkat, Kabupaten maupun Kota.

Dalam upaya pengembangan jaringan jalan di Jl. Latjan Ryacudu maka pendekatan

penataan ruang merupakan input yang penting untuk mendukung upaya pencapaian tujuan pengembangan wilayah,dan mengurangi kesenjangan Pengembangan jaringan jalan didaerah perbatasan juga penting untuk menjaga teritorial.

Fungsi infrastruktur terutama prasarana jalan adalah sebagai prasarana distribusi lalu lintas barang dan manusia secara langsung berpengaruh terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, berkembangannya kehidupan sosial – budaya maupun lingkungan. Disisi lain, jalan juga membentuk struktur ruang wilayah maupun perkotaan sehingga keberadaannya sangat menentukan arah berkembangnya wilayah maupun perkotaan mendatang. Salah satu wujud keterpaduan antar sektor untuk mendukung pembangunan ekonomi yang lebih merata dan adil adalah keterpaduan pembangunan jaringan jalan, terutama:

Pemantapan kehandalan prasarana jalan untuk mendukung kawasan andalan, termasuk

sentra-sentra produksi di wilayah dengan keterpaduan sistim jaringan jalan terhadap tata ruang, pemantapan kinerja pelayanan prasarana jalan terbangun melalui pemeliharaan, rehabilitasi serta pemantapan teknologi terapan, penyelesaian pembangunan ruas jalan untuk memfungsikan sistem jaringan. Pengembangan prasarana dan sarana permukiman, khususnya untuk perumahan melalui:

(a)        peningkatan prasarana dan sarana perkotaan untuk mewujudkan fungsi kota sebagai Pusat Kegiatan Nasional, Wilayah dan Lokal;

(b)        pengembangan fungsi pelayanan

(c)        pengembangan desa pusat pertumbuhan dan prasarana dan sarana antara desa-kota untuk mendukung pengembangan agribisnis dan agropolitan

(d)       mempertahankan tingkat pelayanan dan kualitas jalan kota

terutama bagi kota.

DAFTAR PUSTAKA

·         www.googel.com/ perencanaan

·         Bintarto. 1998. Geografi Penduduk dan Demografi. Fakultas Geografi UGM. Yogyakarta.

·         Soekanto, Soerjono. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Press. Jakarta. 517 hlm.